oleh

Diduga Kecewa, Sebagian Anggota Banggar DPRD Pasangkayu Tak Hadiri Paripurna  

banner 728x90
Proses penandatanganan pengesahan RAPBD Pasangkayu 2022

Pasangkayu, Katinting.com – Sejumlah anggota badan anggaran (banggar) DPRD Pasangkayu tak menghadiri rapat paripurna tentang persetujuan bersama dan penetapan RAPBD tahun 2022.

Kecewa, diduga salah satu faktor utama mereka tak hadir saat pengesahan RAPBD di gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat, Selasa, 30 November 2021, selain karena memang sebagian lagi malas.

Paripurna ini sedianya dilaksanakan pada pukul 20.00 WITA, namun molor hingga dua jam. Sebab, menunggu anggota DPRD lainnya hadir untuk mencukupi kursi yang kosong sehingga mencapai 2/3 dari jumlah anggota atau 20 orang.

Ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD Pasangkayu saat paripurna ataupun rapat-rapat lainnya, bukanlah hal luar biasa, karena memang prilaku indisipliner ini sepertinya sudah menjadi tabiat yang susah untuk dirubah.

Sebelum kuorum, Ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty mengancam akan pulang lebih awal jika setengah jam (pukul 21.00 seharusnya on time 20.00) lagi molor dari jadwal semula dan kursi tak jua terisi sesuai tatib.

Sementara dalam tatib, anggota DPRD semestinya berdomisili di ibukota kabupaten, namun faktanya banyak anggota DPRD di daerah ini justru tinggal jauh di luar kota Pasangkayu yang cukup jauh dari kantor.

Padahal, hunian dan tunjangan lain sudah diberikan dari hasil pajak yang terkumpul dari rakyat. Tapi, itu tak membuat para wakil rakyat daerah itu sadar.

Penegakan disiplin bagi anggota yang melanggar selama ini masih jalan di tempat tanpa ada tindakan nyata.

Buktinya, setelah disorot bebarapa waktu lalu, pihak Badan Kehormatan DPRD Pasangkayu hingga saat ini tak juga merilis nama-nama anggota yang diduga pemalas.

Bahkan suatu ketika, salah satu anggota DPRD Pasangkayu, Saifufuddin Andi Baso dengan lantang menyampaikan di sela paripurna tentang persoalan sebagian sejawatnya yang malas berkantor dan terkesan makan gaji buta.

Alasan Ketidakhadiran Sejumlah Anggota Banggar

Aspirasi anggota DPRD Pasangkayu hasil reses banyak tidak terakomodir juga salah satu menjadi alasan anggota banggar tidak hadir parupurna pengesahan. Seperti pengadaan air bersih yang menjadi kebutuhan primer masyarakat.

Alasan lain yakni yang dikemukakan adalah adanya penyesuain anggaran akibat TAPD dianggap kurang cermat dalam memproyeksikan, sehingga mesti dibahas secara maraton mulai pagi, siang dan malam sebelum ditetapkan pada paripurna 30 November 2021.

“Yang mendasar ketidakhadiran teman-teman (banggar) yang aktif saat pembahasan mulai awal hingga akhir adalah soal pengurangan jumlah yang sudah disepakati untuk penambahan peserta BPJS,” jelas Herman.

Sebab itu kata Herman, itu bisa berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat. Apalagi alokasi anggaran di RSUD Pasangkayu tidak seperti sebelumnya, karena dilakukan pengurangan akibat akan berubah menjadi BULD (badan layanan umum daerah). Sedang sarana dan prasarannya pun belum memadai. Termasuk juga di sejumlah puskesmas.

Padahal di sisi lain, diduga ada penggelumbungan anggaran belanja pegawai menjadi Rp290 miliar yang semestinya diprediksi hanya mencapai Rp270 miliar atau selisih hingga Rp20 miliar.

Sebaiknya, kelebihan itu bisa menutupi kekurangan anggaran penbambahan BPJS. Karena semua itu, ia dan teman banggar lainnya tidak mau bertanggungjawab terkait pengesahan RAPBD 2022 saat paripurna.

Arham Bustaman

Bagikan

Komentar

News Feed