Mamuju, Katinting.com – Buntut Polemik utusan Paskibraka Nasional, Dispora Sulbar di demo Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Sulbar yang meminta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat untuk mundur.
Aliansi ini terdiri dari HMI Manakarra, IPMA Pasangkayu, PPMI Sulbar, GMNI Mamuju, IPMAPUS Sulbar, GEMAPUS Makassar, IPMB Mamuju, IPM Mateng dan GMNI Mamuju.
Dalam orasinya pendemo meminta Kadispora Sulbar, Hamzih untuk meletakan jabatannya karena dianggap bikin malu Sulbar dan oknum yang terlibat dicopot dari jabatannya.
Pendemo juga meminta Gubernur untuk bertanggung jawab dan mencopot orang-orang yang dianggap terlibat.
BACA JUGA : Polemik Utusan Paskibraka Nasional, Pihak Dispora Sulbar Akui Lalai
Saat wawancara, dari IPMA Pasangkayu, Rahmat menyampaikan, “Dispora Sulbar harus bertanggung jawab, sebaiknya sipa’ malaqbi yang selalu di dengungkan itu di implementasikan, kepala dinas sebaiknya mundur sebagai sikap gentlemen atas masalah ini,” sebutnya.
Korlap Aksi, Sopliadi mengatakan, sungguh memalukan, untuk urusan begini (utusan Paskibraka) harus mengorbankan pihak-pihak lain. Bahkan dengan alasan yang tidak masuk akal di era digital seperti sekarang ini. Akhirnya apa? mereka semua (Kristina, Auliyah dan Anggi) menjadi korban karena di media sosial Anggi di Bully, sementara Kristina dan Auliyah harapannya hilang dengan cara-cara yang tidak sportif, dengan alasan yang tidak masuk akal. Usia mereka masih anak tentu jejak digitalnya akan selalu bisa didapat”.
Kadispora Sulbar harus sadar untuk bertanggung jawab dan mundur, imbuhnya.
Sambung Sopliadi, sudah sekian kali Sulbar namanya viral karena suatu hal yang tidak enak.
“Sungguh memalukan, dan menunjukkan sikap tidak terpuji jika ada yang bermain dengan polemik Paskibraka ini. Harusnya Dispora malu dan gubernur menjadikan ini evaluasi besar disisa akhir jabatannya,” ucapnya.
BACA JUGA : Dinilai Janggal dan Diskriminasi, Kawal Tuntas Persoalan Kristina-Arya
Sementara itu, dari IPMAPUS Ahmad Zulkifli mengatakan, jika memang sudah tidak ada jalan buat diperbaiki situasinya, jangan lupakan dan biarkan kesalahan proses ini hilang begitu saja, sebab kemudian hari mungkin bisa terulang lagi dan menimpa adik-adik kami yang lain, ini harus jadi pelajaran besar, ucapnya.
“Yang bertanggung jawab harus kepala dinas karena di berita acara keputusan hasil seleksi Paskibraka, Kepala Dinas bertanda tangan sebagai tim seleksi dan mengetahui. Langkah terakhir menjaga ‘kehormatan’ sebagai pemimpin baiknya mundur,” ucapnya.
Hingga berita ini ditayang aksi unjukrasa masih berlangsung, yang dikawal oleh aparat kepolisian dan Satpol PP.
(Anhar)
