Deklarasi Sumare Kongres Kebudayaan Mandar 2017

295 views

Foto bersama usai pembukaan Kongres Kebudayaan Mandar di Sumare. (Dok. DKM Sulbar)

Mamuju, Katinting.com – Dewan Kebudayaan Mandar (DKM) Provinsi Sulawesi Barat telah melaksanakan Kongres Kebudayaan Mandar yang berlangsung tanggal 17 – 18 November kemarin, yang berlangsung di Sumare, Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam pembukaan rilisnya kepada Katinting.com, Ketua Dewan Kebudayaan Mandar (DKM) Provinsi Sulawesi Barat menerangkan, sejak berdirinya NKRI, program-program pembangunan di sektor kemaritiman belum mendapat perhatian yang serius. Sebagai bangsa yang di satukan oleh laut dan samudera, sektor kemaritiman tidak pernah menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Bangsa besar dengan sejarah kejayaan maritim di masa lampau ini jauh tertinggal dalam tataran suprastruktur, infrastruktur, kelembagaan, maupun kebijakan dibandingkan negara dan wilayah lain di sekitarnya.

Demikian pula halnya dengan kebudayaan masyarakat Mandar yang mewarisi kebesaran, kejayaan dan kegemilangan maritim Nusantara dimasa lampau. Masyarakat Mandar sebagai masyarakat maritim, saat ini masih hidup dibawah garis kemiskinan dan tidak memiliki akses perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman yang terjadi saat ini.

Sambung Muhaimin Faisal dalam rilisnya, oleh karena itu, pelaku budaya Mandar merasa perlu untuk menemukan titik tolak baru dalam membangun kebudayaan maritim Mandar yang lebih maju, sejahtera dan berdaulat. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 45 pasal 32, negara wajib memajukan kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia. Hal tersebut juga selaras dengan implementasi dari tujuan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pernyataan Kongres

Kongres Kebudayaan Mandar 2017 ini adalah refleksi atas kebudayaan Mandar, khususnya kebudayaan maritim dengan melibatkan para pemangku kepentingan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Barat untuk membaca kembali kondisi terkini kebudayaan maritim Mandar di tengah arus perubahan yang terjadi dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik baik dalam tataran lokal maupun global. Pembacaan yang dilakukan dalam pelaksanaan kongres ini melalui suatu tawaran cara pandang yang lain, yaitu “melihat Mandar dari laut”.

Pemerintah hendaknya menempatkan kebudayaan sebagai landasan pembangunan untuk membangun identitas, daya cipta dan kreativitas dalam mewujudkan visi pembangunan di masa depan yang lebih baik secara dinamis, terbuka dan inklusif. Pemerintah dapat mengoptimalkan peran strategis kebudayaan tersebut melalui rekomendasi yang dihasilkan oleh Kongres KebudayaanMandar / KKM I 2017.

Rekomendasi

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai landasan dan regulasi bagi kemajuan kebudayaan di Indonesia dan juga di Provinsi Sulawesi Barat, mendorong Kongres Kebudayaan Mandar 2017 / KKM I 2017 ini merekomendasikan beberapa program strategis dan perbaikan regulasi dalam rangka optimalisasi peran strategis kebudayaan maritim Mandar bagi pembangunan secara lokal, nasional dan global. Berikut Rekomendasi Kongres Kebudayaan Mandar 2017 / KKM I 2017 :

  1. Pembangunan Museum Maritim Mandar.
  2. Mempermudah regulasi dan praktek perijinan bagi perahu dan kapal nelayan.
  3. Membangun industri galangan kapal rakyat dengan teknologi berbasis lokal, di Luaor, Kabupaten Majene dan di Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar.
  4. Melaksanakan upaya konservasi kayu dengan instansi dan lembaga terkait sebagai bahan material pembuatan perahu di Kalumpang, Mamasa, Mamuju Tengah dan Mamuju Utara.
  5. Membangun Sekolah Menengah Kejuruan Kemaritiman yang lokasinya berada di wilayah pesisir.
  6. Menggelar event kebudayaan maritim yang bertajuk : (1) Maritime Culture Festival, dan (2) Austronesia Festival
  7. Mengevaluasi pembangunan tanggul penahan ombak di perkampungan nelayanuntuk digantikan dengan metode dan teknologi lainnya yang lebih ramah terhadap tradisi dan kultur maritim masyarakat Mandar.
  8. Website Maritim Mandar.

Seluruh keputusan dari Kongres Kebudayaan Mandar (KKM) I 2017 ini kemudian  dinyatakan sebagai Deklarasi Sumare. Yang dirumuskan oleh Ridwan Alimuddin, Asmadi Taro, Zulkifly Pagessa, Kalvin Kalambo, Husain Amin, Zakaria Depparinding, Nursalim Ismail, Ramli Rusli dan Muhaimin Faisal.

(Rls/Anhar)

Pencarian Terkait

Ali Baal Masdar