banner 728x90

Asri Anas Politisi Muda yang Kritis  

Tidak ada komentar 369 views

Ridwan

Ridwan

*(Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Tak segan dalam berbagai media Asri melontarkan kritiknya kepada pejabat-pejabat yang dia nilai potensi merugikan masyarakat banyak

Asri Anas itulah nama populernya, orang Sulbar  banyak memaanggilnya dengan sapaan kak Asri, mungkin karena Asri banyak bergaul bersama anak muda.

Sejak menjabat jabatan politik sebagai Senator perwakilan Sulbar, Asri memang dikenal sebagai anak muda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan khusunya dalam dunia olagraga, bahkan Asri memiliki anak didik dalam persepakbolaan.

Selain itu, Asri juga kerap berbagi pengetahuan dan motivasi di kalangan pelajar sekitar 100.000 lebih pelajar Sulbar pernah bertatap muka dengannya.

Tak banyak yang tau kegiatan-kegiatan Asri, hal itu karena memang dalam media Asri tak terlalu membanggakannya. Justru jika dikalangan pejabat Asri dikenal sebagi sosok politisi muda yang kritis. Tak segan dalam berbagai media Asri melontarkan kritiknya kepada pejabat-pejabat yang dia nilai potensi merugikan masyarakat banyak.

Seperti komentarnya yang akhir-akhir ini ramai dibahas di berbagai media lokal Sulbar, bahkan jadi perbincangan di media sosial dan mungkin sampai ke warung-warung kopi.

Asri mengkritisi kasus dugan korupsi oleh 114 Kepala Desa di Polman, menurut Asri kasus tersebut sangat janggal dan “mungkin tak masuk akal”, bagaimana mungkin persoalan “Lampu Jalan” yang begitu sepele bisa menyeret Kepala Desa sebanyak itu.

Asri menilai jika memang persoalan itu jadi masalah sebaiknya Kejaksaan Tinggi Sulselbar mengkaji sampai ke akar-akarnya, siapa dalang dan siapa yang menyuruh dalam pengadaan “Lampu Jalan” tersebut.

Menurut Asri bisa saja kasus ini ada unsur politiknya.

Ada benarnya?

Bagaimana tidak, kasus yang sudah sekian lama yang bermula tahun 2016 itu tak kunjung usai dan tiba-tiba kembali menghebohkan publik.

Satu-persatu kepala desa keluar masuk kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan. “Kasihan mereka yang harusnya bekerja tapi dipaksa nerhadapan hukum”.

Diketahui memang politisi-politisi yang akan berlaga di pemilu 17-Maret-2019 mendatang banyak diisi dari kalangan keluarga pejabat, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi bahkan hingga ke kanca nasional.

Mungkinkah kepala-kepala desa yang dipaksa berhadapan hukum itu akan diseret masuk pusaran politik 2019?

wallahu a’lam bishawab.

 

(*/ADV)

banner 900x90
Tidak ada Respon

Tinggalkan Balasan