Apakah Masa Depan Indonesia Ini Masih Ada?

300 views

*Oleh : Herlin, S.Kep Ns (Ketua HMI Cabang Manakarra)

Mulai nampak wajah negara kita diambang kemunduran, itu sudah semakin jelas. Negeri yang selama ini kita dambakan dan agungkan yang katanya subur makmur menjadi incaran banyak negara. Dan mulai Nampak dimana ancaman dari internal dan eksternal semakin terasa. Krisis multi dimensi ini sulit disembuhkan. Penguasaan aset-aset negara oleh asing semakin merajalela dan tidak terkendali, serangan ideologi, politik dan ekonomi oleh negara lain terasa semakin marak dan jelas, mulai hilangnya identitas bangsa dengan semakin pudarnya rasa nasionalisme masyarakat di negeri ini, juga kualitas koruptor yang semakin “bagus”.

Mirisnya, masyarakat seolah semakin menikmati adanya gempuran yang tak berhenti ini. Tanpa merasa bahwa itu adalah sebuah masalah untuk negara kita, masyarakat dengan senang hati lebih memilih produk dari luar negeri dibandingkan produk sendiri. Masyarakat lebih membanggakan identitas budaya lain ketimbang budaya sendiri. Sikap hedonisme menjadi panutan semua kalangan di negeri ini. Dan lebih tidak baiknya lagi, penguasa negeri ini tanpa merasa berdosa memeras rakyatnya sendiri dengan dalih kesejahteraan, dalam konteks sejahtera ternyata hanya dijadikan kedok dan slogan ekonomi di Indonesia.

Konteks Kesejahteraan menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan di pemerintahan birokrasi di Indonesia, dengan tidak menjual aset-aset negeri ini kepada pihak asing. Kondisi seperti saat ini tidak jarang penguasa memp*rkosa rakyat dengan menjual jasa perusahaan dalam negeri kepada rakyatnya dengan harga yang sangat mahal.

Penguasa negeri ini telah menyalahgunakan kekuasaan untuk memeras rakyatnya sendiri.
Semoga ini membuat kita tidak diam dan hanya menjadi saksi kemunduran dan kehancuran Negeri Kita Sendiri. Itulah respon saya secara personal selaku warga yang mencintai negaranya.

Cukup heran dan kaget saya membaca review analisa masa depan yang dituliskan dalam bentuk novel, berjudul Ghost Fleet. Tahun 2030 itu yang intervalnya hanya berjarak 13 tahun dari sekarang.
P.W Singer nama penulisnya. Ia seorang ahli ilmu politik luar negeri, mendapatkan Ph.D dari Harvard University. Bersama rekannya August Cole, mereka mencoba memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dalam konflik global. Agar prediksi dan perspektifnya hidup, ia tuliskan analisanya itu dalam drama novel.

Karena yang menulis seorang yang sangat ahli, novel ini bahkan menjadi perhatian serius petinggi militer di Amerika Serikat. James G Stavridis, pensiunan laksama angkatan laut Amerika Serikat, yang kini menjadi dekan di Tufts University hubungan internasional, menyebut buku ini (novel) blue print untuk memahami perang masa depan. Pemimpin militer di negeri Paman Sam itu mewajibkan para tentara membacanya.

Soal Indonesia sebenarnya disinggung lebih sebagai pembuka. Topik utama novel itu justru menceritakan bangkitnya Cina selaku super power yang bahkan melampaui Amerika Serikat.
Saat itu, komunisme Cina sudah usang. Cina dipimpin oleh “kelas baru” yang disebutnya sebagai Directorate. Ini elit gabungan antara kelas pengusaha kakap bersama para pemimpin tentara. Elit ini menggantikan pemimpin partai komunis yang segera dilupakan.

Lebih kedepan dibandingkan Amerika Serikat, Cina disamping lebih kaya, juga lebih cepat menemukan persenjataan supra modern, banyak jenisnya. Antara lain sejenis “cyber attack” yang mampu melumpuhkan aneka sistem elektronik bahkan yang paling canggih di Amerika Serikat.

Indonesia saat itu, di tahun 2030, disebut di novel tersebut menjadi negara yang gagal, Failed State. Ini kondisi yang jika lebih buruk lagi bisa mengarah pada collapse seperti yang dialami Uni Sovyet dan Yugoslaviakia, dua negara yang hilang dalam peta. Namun Failed State tak otomatis semakin buruk jika bisa diperbaiki.

Untuk itu saya mencoba mencari tau lebih jauh apa itu Failed State, dan bagaima pula ia diukur secara kuantitatif dalam Fragile State Index.

Failed State, negara gagal, atau dengan tanda kutip kita sebut negara yang mungkin “musnah,” adalah kondisi ketika kemampuan pemerintah untuk mengelola kompleksitas negara berada pada titik rendah atau dibawah rata-rata. Menurunnya wibawa pemerintah nasional mengancam keberlangsungan negara yang berdaulat. Meluas ketidak nyamanan warga.

Beberapa indikator dapat dikenali. Terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat yang signifikan, atau yang disebut Economic collapse. Di samping bertambahnya kemiskinan, juga di sana sini terjadi kerusuhan akibat kondisi ekonomi.

Pada saat yang sama pemerintahan pusat punya legitimasi yang menurun di mata rakyatnya. Itu bisa beberapa sebab. Bisa karena “moral decay” terjadinya korupsi menghebat pada institusi pemerintahan yang diketahui luas, bisa pula itu karena berkembangnya sentimen negatif, rasa ketidak adilan pemerintah dalam mengambil kebijakan, ideologis, dan primordial.

Indonesia dikenal dengan Negara yang sangat demokrasi dimana semuanya berjalan juga dengan demokratis namun ketika berbicara pada tatanan politik yang terjadi adalah konsep negara gagal sendiri masih kontroversial dalam perdebatan konsep politik. Itu terminologi yang longgar dan sulit mengukurnya. Sebagian akademisi membuatnya lebih kuantitatif dan merumuskan dalam indeks yang disebut Fragile State Index atau indeks Negara yang rentan.
Dalam Fragile State Index tahun 2017, sebenarnya rangking Indonesia tetap berada di posisi yang aman. Kondisi kita lebih baik, tentu saja dari beberapa negara seperti Iran, Pakistan. Namun juga Indonesia lebih buruk dibandingkan Malaysia, Brunei, Kuwait, apalagi negara Skandinavia. Rangking Indonesia berada di nomor 94 terburuk dari 178 negara yang diukur.

Dengan data jumlah kuantitatif di atas, prediksi novel Ghost Fleet termasuk dalam kategori agak berlebihan. Secara positif kita sebut saja prediksi novel itu berfungsi sebagai wake up call saja. Ada ahli yang dengan data dan ketajaman analisisnya sudah berkata: Hei, hati hati! Jangan terlalu santai. Negaramu bisa musnah!!

Mengapa Uni Sovyet dan Jugoslowakia akhirnya musnah dan hilang dalam peta? Sebuah negara akan pecah atau hilang hanya mungkin karena beberapa variabel yang terjadi sekaligus.

Ada ketidak puasan daerah, bisa provinsi, atau negara bagian. Itu mungkin karena kondisi ekonomi, misalnya pembagian hal hal yang menyangkut keuntungan dalam konteks negatif nasional yang tak sesuai, dan kesejahteraan rakyat di wilayah itu menurun.

Bisa juga karena non-ekonomi, keragaman primordial atau ideologi daerah tak bisa diakomodasi atau malah dianak tirikan pemerintah pusat. Dengan sendirinya muncul gagasan yang meluas, “jika wilayah kita berdiri sendiri, kita akan lebih baik”.

Namun itupun harus terjadi dalam situasi pemerintah pusat mengalami perpecahan. Tak ada strong leader yang mampu melakukan “elite settlement.” Pada saat yang sama terjadi pula penurunan kapasitas ekonomi dan manajerial pemerintah pusat untuk membiayai akomodasi atas aneka tuntutan daerah, atau elit yang bersebrangan.

Jika itu situasinya, hanya dibutuhkan sebuah picu. Baik yang alamiah, ataupun direkayasa, hanya oleh sebuah “event,” terbukalah kotak pandora yang membuat sebuah negara besar akan collopse, dan pecah menjadi beberapa negara kecil. Lebih celaka lagi perpecahan itu diwarnai kekerasan berdarah.
Indonesia tentu belum separah itu. Namun sudah ada beberapa gejala yang mengkwatirkan. Sudah 50 tahun lebih sejak 1965, luka soal PKI masih membara. Pemerintah tak kunjung mampu memuaskan semua pihak yang bertikai untuk melakukan “elite settlement,” atau komunikasi tingkat atas yang memuaskan semuanya lalu bersama melupakannya.

Pemerintahpun membuat Perpu yang secara sepihak tanpa pengadilan membubarkan sebuah ormas agama. Ini bukan saja dikritik oleh simpatisan ormas tersebut, tapi juga oleh lembaga internasional hak asasi manusia, sebagai kemunduran. Ketidak puasan pada kebijakan pemerintah yang mudah ditunggangi dan sebagai ketidak adilan primordial, dan menyebar lewat sosial media.

Pada saat yang sama, bahkan lembaga resmi pemerintah, BPS, mengumumkan jumlah orang miskin bertambah. Pembangunan untuk mengurangi kemiskinan. Tapi jika orang miskin bertambah, apapun rasionalisasinya, itu sentimen negatif.

Dan dibalik ini semua kita harus saling mengambil hikmah dan perbanyaklah silahturahmi antar elit politik. Semua kita mungkin masih luka satu sama lain. Dan mari kita satukan kejayaan Indonesia dan berkomitmen untuk Indonesia yang lebih baik dan semua kita berkepentingan agar negara ini maju, negara ini tidak menjadi negara yang gagal pada tahun 2030. (*)

Pencarian Terkait

Ali Baal Masdar