banner 728x90

Ali Baal Tak Hadir Dianggap Melecehkan Lembaga DPRD, Hak Angket Disuarakan

banner 728x90

Hatta Kainang saat sidang paripurna menyampaikan pendapat. (Dok. Anhar)

Mamuju, Katinting.com – Hak Interpelasi DPRD Sulbar agendanya digunakan hari ini, Rabu (4/8), namun hingga sidang paripurna dimulai Gubernur Ali Baal Masdar tak kunjung hadir yang dianggap melecehkan lembaga DPRD Sulbar.

Keterangan yang di dapat, Ali Baal bersedia hadir via zoom, yang kemudian mendapat penolakan sejumlah anggota DPRD. Sidang pun ditunda dan diagendakan ulang, untuk meminta hadir langsung memberikan keterangan di gedung sementara DPRD Sulbar.

BACA JUGA : Besok Gubenur Dimintai Penjelasan, Berikut ini Subtansi Usulan Hak Interpelasi DPRD Sulbar

Saat sidang, Ketua DPRD Sulbar, Hj. St. Suraidah Suhardi sempat menerima telpon Ali Baal, dan diperdengarkan. Dalam keterangannya, Ali Baal mempercayakan Sekprov Sulbar untuk penjelasannya, hal lainnya nanti ketemu diluar. Namun ditolak oleh anggota DPRD Sulbar.

BACA JUGA : Fraksi PDIP : Eksekutif PHP. Sidpar DPRD Setuju Interpelasi Gubernur

Juru bicara dan inisiator hak interpelasi, Hatta Kainang menyampaikan, Ini juga kami tiba-tiba kaget karena awalnya, Pak Sekda menyatakan bahwa akan hadir, tiba-tiba tadi Pak Sekda ada disini, tiba-tiba dia kembali ke Rujab.

Sehingga kemudian, mau tidak mau kita pertanyakan karena disisi lain tadi beberapa menit yang lalu, Pak Gubernur juga menerima rombongan Kajati (Sulbar) baru yang sudah dilansir oleh Humas Pemprov, soal pertemuan tadi sehingga kemudian persoalan prokes WFH ini terbantahkan.

Kemudian kalau menggunakan dasar zoom bagi kami itu tidak logis, karena zoom itu ketika ada sesuatu. Misalnya, dia Isolasi mandiri atau lagi kena Covid-19 misalnya, ya mau tidak mau kita berpatokan kepada aturan bahwa bisa diwakili ketika terjadi berhalangan. Tapi berhalangannya itu mendasar. Berhalangannya karena emergency. Tapi ini kan berhalangannya karena tidak mau datang kesini, jelas Hatta.

Masih kata Hatta, sehingga kita sepakat bahwa proses selanjutnya kita panggil lagi untuk datang. Karena biar bagaimanapun proses interpelasi ini sudah lahir keputusan DPRD.

“Keputusan DPRD dalam Permendagri nomor 1 tahun 2014 adalah produk hukum daerah adalah sifatnya memang harus dilaksanakan,” tegasnya.

Kalau kemudian kita memanggil berikutnya lagi Pak Gubernur baru tidak datang, ya mau tidak mau harus berlanjut pada hak berikutnya. Hak angket, pungkasnya.

BACA JUGA : Gubernur di Interpelasi, Kadis dan Staff OPD Dicurigai Bermain  

Dari Fraksi Demokrat, Sukri menegaskan, kalau gubernur tidak hadir kita naik ke level selanjutnya hak angket. “Ini sudah melecehkan undangan lembaga DPRD Sulbar, padahal dia (gubernur) baik-baik saja melakukan agenda lain. Jadi tidak ada alasan, gubernur harus hadir, jika tidak hadir lagi berikutnya, kita harus gunakan hak angket,” ucapnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Rayu meminta Gubernur tidak main-main. “Yang dipanggil hak interpelasi ini untuk Gubernur Ali Baal Masdar bukan sekda atau asisten. Kami tolak jika dibacakan, sebab bukan disitu subtansinya”.

Lanjut kata Rayu, begini kelihatan gubernur tidak ada niat baiknya. Dan ini kelihatan melecehkan lembaga DPRD Sulbar karena sudah di undang langsung dengan baik-baik malah diabaikan. “Dia harus hadir, menjelaskan semuanya secara langsung, tidak ada di wakilkan,” pintanya.

(Anhar)

Bagikan
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Ali Baal Tak Hadir Dianggap Melecehkan Lembaga DPRD, Hak Angket Disuarakan"