dprd sulawesi barat

7 Poin Kesepakatan Polemik Perdagangan Gabah di Mamuju

140 views
banner 468x60

Foto bersama bupati Mamuju usai melakukan pertemukan terkait harga gabah di Mamuju. (Hms Pemkab Mamuju)

Mamuju, Katinting.com – Penolakan terhadap surat keputusan Bupati Nomor 188.54/120/KPTS/1/2018 tentang tata kelola perdagangan gabah kering panen mendapat titik terang dengan melahirkan tujuh kesepakatan.

Sebelumnya sejumlah petani bersama mahasiswa menolak surat keputusan tersebut yang dianggap merugikan petani.

Poin kesepakatan disimpulkan oleh Bupati Mamuju H. Habsi Wahid setelah mendengarkan sejumlah keterangan dari semua elemen terkait dalam forum musyawarah yang menghadirkan sejumlah perwakilan petani, perwakilan mahasiswa serta forum musyawarah pimpinan daerah yang terdiri dari Dandim 1418 Mamuju Letkol Inf.Jamet Nijo, Kapolres Mamuju AKBP Muhammad Rivai Arvan serta perwakilan lembaga legislatif Ado Mas’ud, dan Kepala KPPU Makassar Aru Armando, serta Kepala divisi Regional Perum Bulog Mamuju Farid Nur, yang dilaksanakan di ruang kerja Bupati, Rabu, (7/2).

Pada prinsipnya SK Bupati akan tetap dilaksanakan karena persoalan pangan menyangkut hanyat hidup orang banyak, karena itu harus tetap diatur regulasinya, namun akan kita lakukan revisi terhadap beberapa pointernya, sehingga nanti tidak ada yang dirugikan, jelas H.Habsi Wahid.

Tujuh poin kesepakatan yang nantinya akan dituangkan dalam Revisi SK Bupati diantaranya:

  1. Pemkab Mamuju akan segera melakukan revisi tentang Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.54/120/KPTS/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang tata kelola perdagangan gabah kering panen.
  2. Para pedagang/pengumpul berkewajiban memenuhi target bulog pada setiap tahun dengan cara memberikan kepada bulog tiga karung untuk setiap pemuatan dengan menggunakan mobil truk kecil dan lima karung untuk pemuatan dengan mobil truk besar, untuk di beli oleh bulog berdasarkan standard harga dari pemerintah.
  3. Pemerintah kabupaten Mamuju memperbolehkan hasil gabah kering panen untuk di jual keluar daerah, bila stok bulog telah terpenuhi yang dibuktikan adanya surat keterangan dari Bulog.
  4. Untuk mengawasi pembelian oleh Perum Bulog dari petani berdasarkan harga rujukan dari Inpres No 5 Tahun 2015, akan diserahkan kepada Babinsa dan diketahui oleh Komandan Kodim selaku lembaga yang secara nasional telah terlibat dalam menjaga stabilitas pangan.
  5. Perum Bulog diharapkan dapat menyerahkan hasil pembelian gabah dari petani kepada mitra Bulog.
  6. Dinas perdagangan akan melakukan tera ulang terhadap timbangan yang digunakan oleh para pedagang secara berkala.
  7. Bila kesepakatan ini tidak dilaksanakan oleh pihak pedagang/pengumpul maka pihak keamanan dalam hal ini Babinsa, diketahui oleh Komandan kodim dapat melakukan teguran, dan bilamana masih belum di indahkan akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala divisi Regional Perum Bulog Mamuju Farid Nur, mengatakan pihaknya siap untuk membeli gabah dari petani sesuai dengan harga standar tertinggi berdasarkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan pemerintah dengan catatan kualitas gabah maupun beras yang diberikan petani sesuai standar yang baik, H. Kampret selaku perwakilan Petani mengungkapkan siap melaksanakan kesepakatan tersebut.

(Humas)

Pencarian Terkait

Ali Baal Masdar