banner 900x90

4 Kabupaten di Sulbar Terima Penghargaan SPIP Level 3

114 views
banner 900x90

Pemberian penghargaan pada acara workshop SPIP yang dilaksanakan BPKP Sulbar. (Foto Zulkifli)

Mamuju, Katinting.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, menggelar kegiatan workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pencanangan program terpadu intansi vertikal, di aula kantor BPKP, jalan Abdul Malik Pattana Endeng Mamuju, Rabu (5/12).

Pada tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang merupakan kerangka kerja memuat karakteristik dasar, menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Merujuk kereferensi dari Institute of Internal Auditor (IIA) tahun 2013, model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik.

Kepala BPKP Perwakilan Sulbar, Arif  Ardiyanto lebih lanjut menjelaskan bahwa, maturitas yang lebih rendah mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi.

Adapun karakteristik dari maturitas penyelenggaraan SPIP tersebut memiliki rentang tingkatan/level dari 1 sampai dengan 5 dengan uraian untuk level 3 yang menjadi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bahwa Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Capaian maturitas pada level 3 ini dinamakan sebagai “terdefinisi”.

Dalam mengejar target RPJMN maturitas SPIP Level 3, Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulbar secara terus menerus melakukan pembenahan terhadap implementasi SPIP. Kabupaten Majene menjadi pionir pencapaian maturitas SPIP level 3 setelah melalui proses quality assurance oleh BPKP Pusat. Selain itu capaian maturitas SPIP level 3 juga diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar (Polman).

Sementara masih dalam proses quality assurance adalah capaian maturitas SPIP level 3, adalah Pemprov Sulbar dan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) belum mencapai maturitas SPIP level 3.

Kelemahan yang masih dijumpai pada pemda yang belum berhasil mengimplementasikan SPIP pada level 3 antara lain belum dilaksanakannya analis dan identifikasi risiko, evaluasi dan dokumentasi yang baik terhadap sistem pengendalian intern selain masih belum efektifnya informasi dan komunikasi.

“Karena dia (Mateng) masih kabupaten pemekaran, kepala Dinasnya kadang tidak berkompeten, tidak pada bidangnya, karena memang baru pemekaran jadi tenaga yang ada aja dulu yang di pakai. Itu proses. Staf-stafnya juga mungkin terbatas. Kemudian sistemnya mau melaksanakan ini tapi masih belum faham mulai dari mana. Makanya kita sering bantu,” ujar Kepala BPKP Sulbar.

Sementara, hal yang mendasar harus diciptakan dalam lingkungan pengendalian berupa penegakan integritas dan nilai etika serta komitmen terhadap kompetensi juga masih memerlukan peningkatan yang serius dalam mencapai level maturitas yang diinginkan.

“Kalau Mamasa, sebenarnya dia bagus termasuk aplikasi keuangan Desa. Sekarang diterapkan secara nasional seluruh desa di Indonesia menggunakan aplikasi itu. Itu dimulai dari Mamasa. Luar biasa itu Mamasa,” ungkapnya.

“Tapi untuk pemkab nya masih kurang. Mungkin karena faktor jarak disana. Kompetensinya juga masih kurang, terus yang tahun ini kebetulan juga tidak maksimal karena kemarinkan Pilkada. Wakil Bupatinya juga ganti sekarang kan. Jadi kurang kontrol. OPD-nya lepas. Pas kita nilai, banyak yang kurang, jadi makanya belum,” tambahnya.

Olehnya itu, menyikapi hal tersebut, BPKP Perwakilan Sulbar menyampaikan strategi yang efektif pemantapan SPIP pada Pemda yaitu menyusun rencana aksi tindak lanjut penilaian maturitas SPIP, melakukan self improvement tindak lanjut hasil baseline penilaian, self assessment secara berkala, menyusun peraturan pimpin daerah tentang manajemen risiko, menerpakan manajemen risiko sampai tingkat eselon II serta  mengembangkan SPIP tematik sesuai dengan focus program/kegiatan pemda.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Mamasa, Martinus Tiranda yang hadir pada acara terebut mengatakan maturitas SPIP sebenarnya telah diserahkan ke BPKP pusat. Hanya saja, sampai saat ini belum ada penyampaian dari Pusat atas hasil tersebut.

“Itu karena semua persiapan sudah dimasukkan cuma penyampaian dari Jakarta belum sampai ke Kita, sehingga Mamasa seperti Mamuju Tengah dan Sulbar belum mendapat. Bukan karena kita tidak berprestasi,” ujar Martinus Tiranda.

Sama halnya denga Pemprov Sulbar yang juga belum mendapat maturitas SPIP level 3, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar dalam sambutannya menyampaikan, semoga diakhir tahun ini berkas SPIP sudah bisa diberikan hasilnya.

“Perlu saya sampaikan untuk Provinsi Sulbar, saya kira berkas sudah sampai kepusat. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini bisa diturunkan untuk Sulbar. Sebagai kado diakhir tahun untuk Sulbar.” ujar Enny dalam sambutannya.

(Zulkifli)

banner 900x90
Berita Sulbar
Tidak ada Respon

Komentar ditutup.